• darkblurbg
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
    Sederhana, Murah, Akuntable, Responsif, Transparan,
    Efektif, Efisien, Ekonomis
  • darkblurbg
    Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus
  • darkblurbg
    SIWAS - Whistleblowing System
    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi
    pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
    atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
    akan merahasiakan identitas diri anda sebagai
    whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan.
    Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
    ARSIP - PN JAKARTA PUSAT
  • darkblurbg
    MAKLUMAT PELAYANAN
    Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan peradilan dengan standar
    pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila kami tidak menepati standar pelayanan tersebut,
    kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
    Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

    Pontas Efendi, SH., MH.

MOTTO PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah "SMART E3" :: Sederhana, Murah, Akuntable, Responsif, Transparan, Efektif, Efisien, Ekonomis.

Jadwal Sidang

Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan

Penelusuran Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Info Tilang

Informasi mengenai jumlah denda dll. diupdate pada Hari Jumat Pukul 08.00 WIB sesuai PERMA No.12 Tahun 2016. Cari nomor tilang

Gugatan Online

Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online. 

PENANDATANGANAN MoU MENGENAI PERTUKARAN DATA SPPT-TI DENGAN INSTANSI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat dan berbasis teknologi informasi pada tanggal 16 Agustus 2018 Pengadilan Negeri jakarta Pusat Kelas 1A Khusus telah mewujudkannya melalui dengan adanya Penandatanganan MoU mengenai pertukaran data sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI).

Yang mana MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bp. Dr. Yanto, SH, MH., Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bp. Kuntadi, SH., Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Bp. Kombes Pol. Roma Hutajulu,S.I.K, M.Si., Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, Bp. Masjuno, A.Md.I.P, SH, MH., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, Ibu Dra. Elviera Agustin, M.Si., Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II Jakarta Timur, Ibu Eko Suprapti Rudhatiningsih, Bc.I.P,SH,MH., Kepala Lembaga Pemasyarakatan II A Salemba, Bp. Yudi Suseno, Bc.I.P,S.Pd,M.Si., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Jakarta, Ibu Ika Yusanti, Bc.I.P,SH,M.Si., Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta Pusat, Ibu Herastini, Bc.I.P,SH,M.Si.

Pejabat Struktural

Berita Terkini

TELECONFERENCE PN JAKPUS DENGAN KETUA MA. RI DALAM RANGKA LAUNCHING E-COURT

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengikuti acara Teleconference dengan Ketua MARI dalam rangka Launching E-Court. 

PEMOTONGAN TUMPENG DIMULAINYA PEMBANGUNAN MASJID AL HIKMAH PN JAKPUS

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengadakan acara Potong Tumpeng dalam Rangka Dimulainya Pelaksanaan Pembangunan Masjid Al Hikmah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

PELETAKAN BATU PERTAMA MASJID AL HIKMAH PN JKT PUSAT

Pada tanggal 29 Juni 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengadakan acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Hikmah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam acara ini dihadiri oleh Dirjen Badilum (Bp. H. Herri Swantoro, SH, MH), Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Bp. Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH, M. Hum), Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Drs. Nasrulloh, M. Si), Perwakilan PN Jakarta Barat Bp. H. Andi Cakra Alam, SH, MH selaku Ketua dan Bp. Trimandoyo, SH, M.Hum selaku Panitera, Perwakilan dari PN Jakarta Timur Bp. H. Sumino, SH, M. Hum selaku Ketua dan Ibu. Rina Pertiwi, SH, MH selaku Panitera, Perwakilan PN Jakarta Barat Bp. H. Sumpeno, SH, MH selaku Ketua dan Bp. Tavip Dwiyatmoko, SH, MH selaku Panitera, Perwakilan PN Jakarta Selatan Bp. H. Dwi Sugiarto, SH, MH selaku Ketua dan Bp. I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH selaku Panitera, Walikota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Bp. Mohamad Fahmi, Ibu Lies Sugondo, SH, MH merupakan Mantan Dirjen Badilum.

SURAT PEMBERITAHUAN PENUNDAAN SIDANG TERKAIT LIBUR NASIONAL

Sehubungan dengan  hari Libur Nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2018, maka pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, telah ditetapkan sebagai hari Libur Nasional. Dengan adanya hal tersebut maka persidangan yang sedianya akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 ditunda pada hari Rabu   tanggal 4 Juli 2018.

 

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons



LEBIH DETIL

KOMITMEN BERSAMA

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS,
SELURUH HAKIM DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN
MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR
STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE, SECARA :
- ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
- CERMAT;
- SANTUN DAN RAMAH;
- TEGAS, ANDAL DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
- PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
- MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA;
- TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
- TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
- TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;
- TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
- TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YANG DIMILIKI;
- SESUAI DENGAN KEPANTASAN ; DAN
- TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.


Jakarta, Senin 07 November 2016
Atas nama Ketua, Hakim dan Seluruh Pegawai



Link Terkait